Rapat Tahapan Pilkada Ulang T.Tinggi “Mentok”

* KPUD T.Tinggi Bingung Soal Jumlah Pasangan

Tebingtinggi : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Kota Tebingtinggi dan DPRD setempat tentang pembahasan tahapan pelaksanaan/ penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2011 Kota Tebingtinggi, Rabu (16/3) diruang rapat komisi DPRD Tebingtinggi, berujung ‘mentok’ dan belum membuahkan hasil kapan kepastian tahapan Pilkada dimulai.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua KPUD Tebingtinggi, Wal Asri SAg didampingi anggota Maswarni, menyebutkan bahwa dirinya takut salah dan masih bingung dalam hal membuat draft tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada dikota itu.

Dihadapan sejumlah anggota DPRD antara lain Zulfikar, Wakidi, Agustami SH, H Wan Gunadi, Murli Purba, Hasnan Lubis, Pahala Sitorus, Hendra Gunawan dan pimpinan rapat, H Amril Harahap, Wal Ashri secara jujur mengakui, bahwa sebagai ketua KPUD yang masih baru mengantikan posisi Hatta Rihdo S.Sos, dirinya masih banyak memiliki kelemahan tentang pemahaman dalam menafsirkan SK amar putusan MK yang telah banyak melahirkan multi tafsir dikalangan elit politik dan kalangan kandidat.

Untuk itu, sebelum membuat draft tahapan Pilkada penjaringan suara ulang di Pilkada Tebingtinggi Juni 2011 mendatang, Wal Asri berserah mengharapkan adanya unsur pihak terkait untuk dapat duduk semeja menyatukan persepsi, bagaimana ke-inginan semua unsure, agar proses penyelenggaraan Pemilukada dapat dimulai tanpa ada lagi kesalahan dan permasalahan yang muncul dibelakang hari.

“Dalam penyelenggaran KPUD tidak mempunyai kepentingan diantara calon kandidat, apakah penetapan calon dapat di ikuti 4 (empat) pasang ataupun 5 (lima) pasangan, itu terserah dari keinginan semua pihak Katanya.

Mendengar kepolosan ketua KPUD itu, anggota DPRD Pahala Sitorus dan Agustami mengatakan, kalau KPUD masih bingung membuat tahapan dan penetapan, lebih baik dipending (tunda) dan jangan dulu membuat draft, sebelum acuan hukumnya jelas, harus disesuaikan dengan peraturan UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang pemerintahan kepala daerah dan tata cara pemilihan kepala daerah Kabupaten/kota.

Senada dengan itu, Zulfikar dan Wakidi menambahkan, KPUD jangan membuat kesalahan terulang lagi, harus benar-benar mempelajari konklusi UU 32 Tahun 2008 pasal 63-64 yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah, sebab suksesi pemilihan penjaringan suara ulang Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tebingtinggi 2011 merupakan tanggungjawab KPUD, terutama menyangkut penggunaan anggaran yang telah dialokasikan APBD TA 2011 sebesar Rp 8 miliar.

Sebelum menutup rapat dengar tersebut, Pimpinan Sidang H Amril Harahap mempertegas, bahwa konklusi alur putusannya harus jelas, amar artinya putusan harus dilaksanakan dan jangan lagi bertele-tele.

Tampak hadir dalam rapat itu Sekwan Ismail Budiman SH, sejumlah staf secretariat KPUD Tebingtinggi dan beberapa anggota Sat intel Polres Tebingtinggi,-

Tentang junjungan Saragih

Saya adalah seorang Journalist Media Cetak di daerah
Pos ini dipublikasikan di BERITA. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s