Pj Walikota T.Tinggi : Tidak Berikan Informasi Dapat Dihukum Pidana

Tiga Nara sumber dalam acara dialog interaktif sekaitan HPN ke-65, yang digelar Pemko T.Tinggi bekerjasama dengan PWI

Tebingtinggi-Mimbar : dikatakan Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP mengatakan, Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kepala sekolah harus bertanggungjawab dan menjadi juru bicara khusus dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada wartawan. karena itu, harus ada disetiap instansi, dinas dan bagian,  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ada ancaman pidana kepada orang yang tidak memberikan informasi. UU KIP (Komisi Informasi Publik) mengharuskan para pimpinan instansi, SKPD dan kepala sekolah memberikan informasi minimal mengumumkannya. Sesuai UU KIP, wartawan maupun masyarakat dapat mengetahui informasi berupa informasi serta merta, informasi setiap saat dan informasi bertahap.

Hal itu ditegaskan Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP saat membuka acara dialog interaktif Pers, Kehumasan dan UU KIP sekaitan dengan Hari Pers Nasional (HPN) ke-65 PWI yang digelar Pemko Tebingtinggi bekerjasama dengan PWI Perwakilan Kota Tebingtinggi, Senin (7/3) di gedung Balai Kartini kota” lemang” itu.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua PWI Cabang Sumatera Utara Drs Muhammad Syahrir, Sekretaris Edward Thahir S Sos, dan pengurus lainya serta 3 nara sumber yakni, Rizal R Surya, Manapar VT Manullang dan War Djamil SH serta para pimpinan SKPD, kepala sekolah SD, SMP dan SMA se-Kota Tebingtinggi.

Ketua PWI Cabang Sumut Muhammad Syahrir dalam sambutannya menginformasikan berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sekaitan HPN ke 65. Dalam berbagai kegiatan itu, PWI Sumut telah melakukan pencanangan desa binaan PWI di Desa Sei Merah Deli Serdang berupa penanaman 600 bibit pohon mangga aple untuk mendukung program one village one product.

Puncak HPN ke-65 di Sumut, kata Syahrir, PWI akan melakukan gerak jalan sehat massal yang diikuti 3000 warga di Medan, bazaar, bhakti sosial, donor darah dan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Dalam dialog interaktif itu, tiga nara sumber yakni, Rizal R Surya menyampaikan makalah Kemitraan Pers dan Humas dalam ranah UU Pers, Manapar VT Manullang membahas kode etik jurnalistik tuntutan moral wartawan dan War Djamil SH membedah eksistensi UU Pers dalam keterbukaan informasi.

Menurut Manapar, ada 11 kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan wartawan serta sebagai landasan moral dan kaidah penuntun sekaligus memberikan arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.- (JS)

Tentang junjungan Saragih

Saya adalah seorang Journalist Media Cetak di daerah
Pos ini dipublikasikan di BERITA. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s